Beranda Media Presiden RI Terpilih Jangan Jadikan Perhutanan Sosial sebagai Aksesoris Pembangunan
Presiden RI Terpilih Jangan Jadikan Perhutanan Sosial sebagai Aksesoris Pembangunan

Dahniar : Presiden harus jelaskan posisi PS dalam pembangunan Indonesia

Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia, melalui Presiden dan Kementerian terkait harus menjelaskan posisi Perhutanan Sosial(PS) dalam pembangunan Indonesia. Apakah PS hanya sebatas aksesoris dalam pembangunan Indonesia atau juga hanya sebagai penyedap rasa dalam target NDC ( Nationally Determined Contribution), untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 29% pada tahun 2030.

“Kalau PS diletakkan diposisi sebenarnya, jawabannya bukan di KLHK, tapi ada di Presiden RI,” ucap Dahniar Andriani dari Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum berbasis Masyarakat dan Ekologis ( Huma ), pada Pertemuan Strategis Pemangku Kepentingan: Memperkuat Kontribusi Perhutanan Sosial untuk Mendukung Pencapaian Target NDC Indonesia, di Hotel Century Park Jakarta, Selasa(23/4/2019) lalu.

Kata Dahniar, kalau hanya sebatas asesoris supaya terlihat Negara memperhatikan rakyat di sekitar hutan, itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Model banyak dibuat, tapi hanya sebatas model, sementara implementasi di lapangan tidak serius dikerjakan?Banyak PR(Pekerjaan Rumah) berat harus dijawab Pemerintah, dan tidak bisa diletakkan hanya pada KLHK.

Dahniar menjelaskan, banyak persoalan tenurial yang tidak selesai-selesai, karena aturan perundang-undangan yang tumpang tindih, bahkan Pemerintah masih membuka keran para perusak lingkungan. TORA(Tanah Objek Reforma Agraria) juga tidak menjawab, karena yang diusulkan dalam TORA bukan yang berkonflik, karena sudah clear dan clean.

“Kita jungkir balik juga tidak akan menyelesaikan persoalan di tingkat tapak, kalau tumpang tindih aturan belum dibereskan Pemerintah. Contoh bicara tentang hukum masyarakat adat,lihat ada berapa instrument perundangan yang ada di Negara ini?,” Tanya Dahniar.

Sehingga Dahniar berharap Presiden RI terpilih nanti bisa lebih serius untuk melihat persoalan ini. Kalau ingin PS dijalankan dengan baik dan memberikan dampak yang besar bagi pencapaian NDC 2030, mari seriusi. Jangan Cuma jadikan PS sebagai aksesoris.(ab)